Pontianak (Hal Kalbar) – Masyarakat Kalimantan Barat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 akan diberikan kesempatan untuk menentukan sikap terhadap gugatan perwakilan kelompok (class action) yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.
Tim Hukum Nafas Kalbar mengusulkan mekanisme pengumuman gugatan kepada masyarakat di 14 kabupaten/kota. Usulan tersebut disampaikan setelah gugatan class action dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh PN Pontianak.
Pengumuman itu bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat terdampak agar dapat menentukan pilihan, yakni tetap menjadi bagian dari kelompok penggugat atau menyatakan keluar melalui mekanisme opt out.
Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen, menjelaskan bahwa gugatan class action merupakan upaya memperjuangkan hak masyarakat atas dampak bencana asap, termasuk pemulihan bagi korban yang mengalami kerugian kesehatan maupun dampak lainnya.
Menurutnya, pengumuman kepada masyarakat menjadi tahapan penting dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok karena perkara tersebut menyangkut kepentingan hukum masyarakat Kalimantan Barat yang terdampak asap.
“Karena ini merupakan gugatan class action yang mewakili kelompok, maka wajib hukumnya untuk mengumumkan gugatan ini, baik secara formil maupun materiil, kepada seluruh warga Kalimantan Barat,” ujar Glorio Sanen.
Sanen menjelaskan, gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah akibat pembiaran dan kelalaian dalam pengawasan sehingga masyarakat harus menanggung dampak bencana asap.
Dalam usulan yang disampaikan kepada majelis hakim, Tim Hukum Nafas Kalbar meminta agar pengumuman dipasang di sejumlah lokasi strategis sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat terdampak.
Lokasi yang diusulkan meliputi PN Pontianak, posko Tim Hukum Nafas Kalbar, kantor para tergugat dan turut tergugat yang berdomisili di Kalimantan Barat, serta kantor bupati dan wali kota di seluruh daerah.
“Kami mengusulkan pengumuman ditempelkan di Pengadilan Negeri Pontianak, posko Tim Hukum Nafas Kalbar, kemudian di kantor para tergugat dan turut tergugat, termasuk kantor bupati dan wali kota,” jelasnya.
Tim Hukum Nafas Kalbar mengusulkan agar pengumuman berlangsung selama 15 hari. Meski demikian, keputusan mengenai lokasi pemasangan dan jangka waktu pengumuman sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.
“Namun, keputusan mengenai lokasi dan jangka waktu pengumuman sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim,” kata Sanen.
Ia mengatakan, setelah pengumuman disampaikan, masyarakat memiliki pilihan untuk tetap menjadi bagian dari gugatan kelompok atau menyatakan keluar dari kelompok penggugat.
Bagi masyarakat yang tetap menjadi bagian dari gugatan, mereka tidak perlu datang sendiri ke persidangan maupun mengeluarkan biaya advokasi. Namun, mereka akan terikat pada putusan pengadilan yang nantinya berkekuatan hukum tetap.
Apabila gugatan dikabulkan dan pemerintah diwajibkan melakukan pemulihan (recovery) terhadap korban bencana asap, masyarakat yang tetap menjadi bagian kelompok berpeluang memperoleh manfaat sesuai dengan amar putusan pengadilan.
Sebaliknya, masyarakat yang tidak ingin menjadi bagian dari gugatan dapat menggunakan mekanisme opt out dengan menyampaikan surat pernyataan keluar yang ditujukan kepada PN Pontianak.
“Kalau mereka menyatakan keluar, maka tidak wajib tunduk terhadap putusan dalam gugatan ini. Tetapi mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan sendiri dengan objek perkara yang sama melalui mekanisme hukum yang berlaku,” terangnya.
Selain mengusulkan format pengumuman, Sanen menyebut Tim Hukum Nafas Kalbar juga telah menyiapkan formulir atau format surat pernyataan bagi masyarakat yang ingin keluar dari gugatan kelompok.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai prosedur untuk menentukan sikap tanpa kehilangan hak hukumnya.
“Tapi, seluruh mekanisme pengumuman dan tata cara masyarakat menyatakan keluar tetap menunggu penetapan majelis hakim,” ujarnya.







Komentar ditutup.