Pontianak (Hal Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sekaligus memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9/2026).
Ria Norsan mengatakan Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, perubahan APBD 2026 tidak sekadar menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah merespons kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi Karhutla.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.
Ria Norsan menegaskan perubahan anggaran tersebut diarahkan agar kebijakan fiskal mampu merespons dinamika dan kebutuhan di lapangan secara lebih cepat dan efektif.
“Fokus utama tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menjamin kesinambungan pembangunan daerah, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana lingkungan yang sedang dihadapi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, aparat, tim gabungan, relawan, dunia usaha, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
Selanjutnya, rincian program dan kegiatan prioritas dalam APBD Perubahan 2026 akan dibahas bersama antara perangkat daerah dan DPRD Kalbar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif, efektif, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar ditutup.