Pontianak (Hal Kalbar) — Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyebut pemerintah pusat telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Menurut Heri, keseriusan tersebut terlihat dari dukungan pemerintah pusat yang mencakup sarana dan prasarana, personel hingga anggaran untuk memperkuat penanganan karhutla di sejumlah daerah di Kalbar.
Ia menyebut dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana karhutla di Kalbar mencapai ratusan miliar rupiah. Bantuan tersebut diberikan kepada delapan kabupaten dan dua kota, dengan besaran sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar untuk masing-masing daerah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disebut mendapat dukungan sekitar Rp40 miliar.
“Presiden sudah memberikan bantuan sarana, personel, bahkan uang cash kepada delapan kabupaten dan dua kota. Rata-rata bantuannya Rp15 miliar sampai Rp20 miliar,” kata Heri, Kamis (10/9/2026).
Heri mengatakan pemerintah pusat juga telah turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalbar mendapat perhatian serius.
Ia menilai dukungan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti bahwa penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga dengan mengerahkan sumber daya untuk memaksimalkan penanganan di lapangan.
“Kalbar juga dibantu kurang lebih Rp40 miliar,” ujarnya.
Soroti Anggaran Pemprov
Di tengah dukungan pemerintah pusat tersebut, Heri justru menyayangkan adanya rencana pengurangan anggaran penanggulangan karhutla dalam pembahasan APBD Perubahan Kalbar Tahun Anggaran 2026.
Ia mengatakan sebelumnya telah tersedia anggaran sekitar Rp25 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan karhutla. Namun, dalam pembahasan APBD Perubahan, anggaran tersebut sempat direncanakan turun menjadi hanya Rp5 miliar.
Bagi Heri, kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar mengingat karhutla masih menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Jangankan mau menambah anggaran, yang sudah tersedia Rp25 miliar dan sudah disahkan, justru mau dikurangi. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Artinya, ini ada ketidakseriusan,” tegasnya.
Fraksi Golkar bersama Badan Anggaran DPRD Kalbar kemudian meminta agar anggaran penanganan karhutla tersebut tidak dipangkas.
Heri bahkan menegaskan DPRD Kalbar tidak akan mengesahkan APBD Perubahan apabila anggaran penanganan karhutla tidak dikembalikan ke angka sebelumnya.
Hasilnya, anggaran yang sempat disiapkan hanya Rp5 miliar tersebut akhirnya dikembalikan menjadi Rp25 miliar.
Dengan demikian, terdapat tambahan Rp20 miliar yang dikembalikan untuk memperkuat persiapan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Alhamdulillah, dengan perhitungan yang cermat, anggaran yang semula hanya disiapkan Rp5 miliar sekarang dikembalikan lagi Rp20 miliar. Jadi totalnya kembali Rp25 miliar untuk persiapan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Anggaran Bencana Dinilai Harus Jadi Prioritas
Heri menilai pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap keselamatan masyarakat, terutama ketika daerah sedang menghadapi kondisi bencana.
Menurutnya, anggaran kebencanaan semestinya tidak menjadi pos yang dikurangi ketika karhutla masih menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun aktivitas sehari-hari.
“Ini rakyat kita, rakyat Kalimantan Barat. Bukan malah main-main,” katanya.
Ia menilai kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana. Pemerintah tidak seharusnya menunggu kondisi semakin parah baru kemudian menyiapkan tambahan anggaran.
Selain karhutla, Heri juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk mulai mengantisipasi potensi bencana lain yang dapat muncul setelah musim kemarau berakhir.
Menurutnya, memasuki musim penghujan, Kalimantan Barat juga berpotensi menghadapi persoalan banjir. Karena itu, anggaran kebencanaan harus tetap dipertahankan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Saya sangat menyayangkan kalau anggaran yang berkaitan dengan bencana itu dikurangi dan dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang menurut saya kurang prioritas,” ujarnya.
Heri menegaskan, pemerintah daerah perlu memiliki kesiapan anggaran sejak awal agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan maksimal.
Menurutnya, langkah antisipasi jauh lebih penting daripada menunggu bencana membesar sebelum kemudian mencari tambahan anggaran.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat yang telah diberikan untuk penanganan karhutla di Kalbar dapat berjalan beriringan dengan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran dan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan di lapangan.
Komentar ditutup.