Mempawah (Hal Kalbar) – Krisantus Kurniawan menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung dalam misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.
JS Kunisaki membawa tiga helikopter berat CH-47 Chinook untuk mendukung pemadaman udara (water bombing) serta mengangkut logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Krisantus mengapresiasi dukungan Pemerintah Jepang, terlebih JS Kunisaki menempuh perjalanan selama 11 hari menuju Kalbar.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama penanganan Karhutla karena api dapat merambat di bawah permukaan dan sulit dideteksi.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.
Keterbatasan sumber air juga menjadi kendala karena sejumlah sungai mengalami penyurutan hingga menyebabkan air laut masuk ke aliran sungai.
Penentuan lokasi operasi akan dikoordinasikan bersama TNI, Polri dan BNPB berdasarkan titik api yang telah terdeteksi.
Krisantus juga meminta perusahaan pemegang HGU ikut bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah konsesinya.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.
Ia menegaskan penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama dan seluruh pihak harus ikut bergerak.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya.
Pemerintah pusat juga menyiapkan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga wilayah konsesinya, termasuk kemungkinan pencabutan HGU.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” tutupnya.
Komentar ditutup.