Pontianak (Hal Kalbar) – Edi Rusdi Kamtono menegaskan upaya pencegahan korupsi di Pontianak terus diperkuat melalui pengawasan dan digitalisasi pelayanan publik.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Antikorupsi bagi Masyarakat di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (10/9/2026).
“Yang pasti korupsi merugikan kita semua. Program-program tidak berjalan. Oleh sebab itu, kita perkuat APIP dan Inspektorat untuk pengawasan dan monitoring,” ujarnya.
Selain pengawasan, pemerintah mendorong transaksi nontunai melalui QRIS, e-money, kartu kredit, dan aplikasi pembayaran untuk mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat.
“Itu mengurangi kontak langsung,” katanya.
Edi mengatakan penerapan cashless perlu dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
“Ini tidak bisa serta-merta kita terapkan, karena diperlukan kreativitas dan inovasi agar pembayaran cashless bisa berlangsung dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, transaksi tunai pada layanan seperti parkir dan pasar memiliki risiko penyimpangan karena petugas berhadapan langsung dengan uang.
“Kecenderungan untuk tergoda itu bisa ada karena melihat uang setiap hari,” ujarnya.
Pemkot Pontianak juga memasang CCTV di sejumlah titik pelayanan, termasuk Dukcapil, untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik percaloan.
“Di pelayanan Dukcapil, misalnya, kita pasang CCTV,” katanya.
Edi menambahkan, pencegahan korupsi juga perlu dimulai sejak dini dengan membangun karakter disiplin, integritas dan kejujuran.
“Kita mulai membiasakan untuk belajar disiplin, menjaga integritas, dan seterusnya,” pungkasnya.
Komentar ditutup.