Pontianak (Hal Kalbar) – Ria Norsan meminta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur dari setiap rapat kerja.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama bupati/wali kota se-Kalbar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, targetnya, dan dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Salah satu perhatian utama adalah Karhutla dan kualitas udara. Hingga 1 September 2026, tercatat 1.053 kasus ISPA di Kalbar. Kasus tertinggi berada di Pontianak sebanyak 158 kasus.
Sementara itu, pantauan satelit mencatat 7.569 titik panas di Kalbar, dengan konsentrasi tertinggi di Ketapang mencapai 4.086 titik.
“Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” ujarnya.
Rakor juga membahas sejumlah program prioritas, mulai dari investasi, inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan hingga penanganan TBC.
Untuk program MBG, dari 497 titik SPPG terdapat 71 titik berstatus warning/suspended. Ria Norsan meminta bahan makanan bersumber dari petani, nelayan dan UMKM lokal.
“Saya tegaskan, bahan makanan harus bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM lokal agar program ini sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Terkait TBC, tercatat 6.350 kasus terkonfirmasi. Ia menekankan penanganannya harus melibatkan berbagai sektor, termasuk perbaikan sanitasi dan perumahan.
Komentar ditutup.