Pontianak (Hal Kalbar) – Kinerja perekonomian Kalimantan Barat hingga Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid. Ekonomi Kalbar tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut didukung sejumlah sektor utama, terutama pertanian yang memberikan kontribusi sebesar 20,96 persen. Selain itu, aktivitas industri pengolahan dan perdagangan turut menopang perekonomian daerah.
Sementara sektor kelistrikan, gas, serta penyediaan akomodasi dan makan-minum tercatat sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Barat.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut diikuti sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kalbar tercatat sebesar 5,78 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional 8,07 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,46 persen, juga di bawah rata-rata nasional sebesar 4,65 persen.
Dari sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 180,58 poin. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional.
Kenaikan NTP terutama dirasakan petani sawit dan karet pada subsektor perkebunan rakyat, serta petani hortikultura seperti cabai dan sayuran.
Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga tercatat membaik di angka 100,03 poin. Kondisi tersebut didukung hasil tangkapan sejumlah komoditas perikanan, seperti ikan kembung, tongkol hingga udang.
Meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif, pemerintah tetap mewaspadai tekanan inflasi. Hingga Agustus 2026, inflasi Kalbar tercatat sebesar 3,65 persen secara tahunan, yang antara lain dipengaruhi kenaikan harga kelompok makanan dan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai rawit dan ikan.
Karena itu, APBN diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi serta memastikan distribusi pangan dan pasokan pasar tetap stabil.
Berdasarkan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi September 2026, hingga 31 Agustus 2026 pendapatan negara di Kalbar mencapai Rp9,69 triliun atau tumbuh 30,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut mencapai 57,76 persen dari target.
Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp8,73 triliun atau tumbuh 33,29 persen secara tahunan. Penerimaan tersebut ditopang oleh pajak dalam negeri serta bea dan cukai.
Di sisi belanja, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp19,67 triliun atau 66,86 persen dari pagu. Defisit anggaran tercatat menyempit hingga 10,49 persen.
Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 48,42 persen secara tahunan dengan realisasi mencapai Rp7,34 triliun. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk sektor pendidikan, perumahan, fasilitas umum dan konektivitas wilayah.
Untuk fungsi pendidikan, realisasi mencapai Rp1,67 triliun, termasuk pembiayaan sarana Sekolah Rakyat sebesar Rp556,24 miliar.
Sementara di sektor perumahan dan fasilitas umum, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di perdesaan sebesar Rp92,80 miliar serta peningkatan kualitas rumah swadaya sebesar Rp51,62 miliar melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Belanja Pemerintah Pusat juga mencakup Belanja Pegawai sebesar Rp3,66 triliun yang terutama mendukung operasional dan pelayanan publik aparat pertahanan, kepolisian serta keagamaan di daerah.
Belanja Barang terealisasi Rp2,36 triliun, termasuk penanganan jalan daerah oleh Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp231,94 miliar.
Sedangkan Belanja Modal mencapai Rp1,32 triliun. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan sarana Sekolah Rakyat sebesar Rp555,25 miliar dan pemeliharaan koridor jalan logistik sebesar Rp142,10 miliar.
Dukungan APBN terhadap pembangunan daerah juga terlihat dari penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp12,33 triliun atau 73,73 persen dari alokasi.
Penyaluran tersebut antara lain mencakup Dana Desa sebesar Rp518,98 miliar yang telah direalisasikan untuk 2.044 desa pada tahap pertama dan 1.210 desa pada tahap kedua.
Sementara DAK Fisik tahap pertama telah disalurkan kepada seluruh pemerintah daerah penerima. Penyaluran tahap kedua kemudian dilanjutkan di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau dan Mempawah.
Di bidang pendidikan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disalurkan sebesar Rp1,26 triliun. Selain itu, BOP PAUD mencapai Rp61,88 miliar dan BOP Kesetaraan sebesar Rp26,71 miliar.
Dari sisi APBD konsolidasian se-Kalimantan Barat, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp14,83 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 18,10 persen menjadi Rp4,23 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp12,42 triliun dan didominasi Belanja Operasi yang mencapai 83,66 persen untuk menopang pelayanan publik serta operasional pemerintahan di 14 kabupaten/kota.
APBN juga mendukung pelaksanaan berbagai Program Prioritas Nasional di Kalimantan Barat, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat dengan dukungan operasional 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Realisasi anggaran MBG pada Agustus 2026 mencapai Rp245,19 miliar.
Untuk memperkuat tata kelola keuangan SPPG, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak menghadirkan inovasi Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui Aplikasi Laporan Keuangan SPPG (KAPUAZ), yang pada September 2026 diluncurkan dalam versi web AKSIS.
“Untuk mendukung tata kelola keuangan SPPG yang baik, telah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada seluruh SPPG. Sejalan dengan pelatihan ini, dampak Program MBG terhadap gizi anak sekolah dan UMKM tentunya perlu didalami lebih lanjut,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Triyanto.
Selain MBG, APBN juga mengakselerasi Program Sekolah Rakyat. Hingga Agustus 2026, realisasi anggarannya mencapai Rp556,52 miliar.
Program tersebut mencakup pengelolaan Sekolah Rakyat, penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan pembelajaran.
Sekolah Rakyat Terintegrasi saat ini telah beroperasi di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Di Pontianak, program tersebut melayani 19 siswa SD, 16 siswa SMP dan 38 siswa SMA. Sedangkan di Ketapang terdapat 21 siswa SD dan 49 siswa SMA.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 11 September 2026 telah menjangkau 970.009 orang atau 16,7 persen dari total sasaran sebanyak 5.812.914 orang.
Dari target tahun 2026 sebesar 46 persen atau setara 2.673.940 orang, Kabupaten Sambas mencatatkan capaian kumulatif tertinggi sebesar 35,70 persen atau 237.651 jiwa.
Kemudian Kabupaten Ketapang mencapai 27,90 persen atau 170.749 jiwa, sedangkan Kota Singkawang mencapai 19,40 persen atau 49.609 jiwa.
Percepatan pelaksanaan CKG dilakukan melalui penyelesaian tunggakan data entry Puskesmas, perluasan layanan di tempat kerja dan akhir pekan, edukasi serta integrasi layanan di Posyandu, PAUD dan sekolah, termasuk penyediaan layanan mobile screening.
Dukungan terhadap usaha masyarakat juga dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan.
Hingga 31 Agustus 2026, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Produktif di Kalimantan Barat telah mencapai Rp3,55 triliun untuk 44.514 debitur atau 79,21 persen dari total plafon tahun 2026.
Skema KUR Kecil menjadi penopang terbesar dengan realisasi Rp2,22 triliun untuk 39.164 debitur.
Kabupaten Ketapang mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp407,02 miliar untuk 4.844 debitur, disusul Kabupaten Sambas Rp404,30 miliar untuk 5.538 debitur dan Kabupaten Kubu Raya Rp386,98 miliar untuk 5.378 debitur.
Sementara Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp87,92 miliar kepada 15.369 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp80,99 miliar untuk 14.735 debitur.
Di sektor perumahan, KUR Kredit Program Perumahan (KUR KPP) telah mencapai Rp401,50 miliar untuk 668 debitur.
Sedangkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 23 September 2026 mencapai Rp470,44 miliar untuk 3.588 unit rumah.
Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan realisasi FLPP terbesar di Kalimantan Barat, yakni Rp292,25 miliar untuk 2.224 unit rumah. Berikutnya Kabupaten Ketapang sebesar Rp67,11 miliar untuk 515 unit dan Kabupaten Sintang Rp44,75 miliar untuk 341 unit.
Kinerja tersebut menunjukkan peran APBN dan APBD dalam menopang perekonomian Kalimantan Barat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Sinergi fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga ketahanan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, memperkuat permodalan usaha masyarakat serta meningkatkan akses terhadap hunian layak.
Kemenkeu Satu Kalimantan Barat bersama pemangku kepentingan juga berkomitmen menjaga transparansi dan efektivitas penyaluran anggaran agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Komentar ditutup.