Pontianak (Hal Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima aspirasi mahasiswa Universitas Panca Bhakti Pontianak yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalbar, Rabu sore (28/10/2026).
Sejumlah isu disampaikan mahasiswa dalam dialog tersebut, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, infrastruktur, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar kebakaran tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Gubernur memaparkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat mencapai 26 persen. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk perbaikan fasilitas sekolah dan pemenuhan sarana pembelajaran.
“Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran harus didukung dengan fasilitas sekolah yang layak dan sarana pendidikan yang memadai,” jelasnya.
Di bidang infrastruktur, Ria Norsan menyampaikan persentase jalan mantap provinsi meningkat dari 45 persen menjadi 55 persen. Pemerintah provinsi menargetkan peningkatan hingga 80 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Gubernur juga menjelaskan koordinasi pemerintah daerah bersama Pertamina untuk mengatasi kendala distribusi BBM di sejumlah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah turut mendukung pengawasan pelaksanaan program MBG. Kedua isu tersebut menjadi bagian dari persoalan yang dibahas bersama mahasiswa.
Ria Norsan menyebut penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Masukan dari mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting bagi pemerintah. Aspirasi ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Pada akhir dialog, Gubernur menandatangani berkas tuntutan mahasiswa sebagai bentuk penerimaan aspirasi.
Penerimaan berkas tersebut menandai berakhirnya dialog dalam pertemuan itu. Adapun tindak lanjut atas setiap tuntutan akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Berbagai isu yang disampaikan mahasiswa menjadi catatan mengenai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat, termasuk kebutuhan penanganan karhutla, peningkatan fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, dan distribusi BBM.










Komentar ditutup.