Kubu Raya (Hal Kalbar) – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026) malam.
Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wapres Gibran melihat langsung kondisi di lapangan, mulai dari proses pemadaman api hingga situasi kabut asap yang menyelimuti kawasan terdampak karhutla.
Sebelum turun langsung ke lokasi, rombongan terlebih dahulu melakukan evaluasi laporan terkini mengenai operasi pemadaman karhutla, baik melalui operasi darat maupun udara, di Posko Lanud Supadio.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk mencocokkan data dan laporan dengan kondisi sebenarnya di lokasi kebakaran.
“Hari ini, saya mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni, beserta jajaran Forkopimda. Kami memulai agenda dengan mengevaluasi laporan terkini terkait operasi darat dan udara di Posko Lanud Supadio,” ujar Ria Norsan dalam unggahannya.
Setelah evaluasi, rombongan langsung bergerak menuju salah satu titik rawan karhutla di Desa Sungai Malaya.
“Setelah itu, kami langsung bergerak meninjau salah satu titik rawan kebakaran di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Peninjauan ini penting untuk mencocokkan data di atas kertas dengan realita di lapangan, sehingga strategi pemadaman dan mitigasi yang kita jalankan bisa lebih terukur, terpadu, dan efisien,” katanya.
Menurut Ria Norsan, terdapat dua hal krusial yang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.
Pertama, efektivitas pemadaman harus berjalan beriringan dengan keselamatan seluruh personel yang bertugas di tengah kondisi asap dan api.
“Kedua, penanganan tidak boleh hanya berhenti pada padamnya api. Perlindungan terhadap warga yang terdampak kabut asap adalah keharusan,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah terus memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan hak layanan dasar secara layak.
Hal tersebut mencakup layanan kesehatan, keberlangsungan proses pendidikan anak-anak, hingga kelancaran distribusi kebutuhan logistik harian.
Peninjauan langsung Wapres Gibran bersama Gubernur Kalbar dan jajaran terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta memastikan strategi penanganan karhutla di Kalimantan Barat berjalan secara terpadu dan efektif.
