Pontianak (Hal Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperjelas pelaksanaan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal.
Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi peladang sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa regulasi tersebut bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memberikan pedoman agar tradisi berladang tetap dapat dijalankan secara aman dan bertanggung jawab.
“Perda ini bertujuan melindungi peladang, bukan mempersulit masyarakat. Kami ingin masyarakat tetap bisa menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal, tetapi dengan tata cara yang aman dan bertanggung jawab,” tegas Norsan saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) di Hotel Novotel Pontianak, Selasa (27/10/2026).
Pergub tersebut disusun sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Norsan menjelaskan, aturan pelaksana perlu memuat ketentuan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai kondisi di lapangan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi tata cara pembukaan lahan, kewajiban pelaporan, pembuatan sekat atau batas lahan, serta pengawasan api hingga benar-benar padam.
Ketentuan mengenai luas dan peruntukan lahan juga perlu mengacu pada peraturan yang berlaku. Kejelasan tersebut diharapkan membantu masyarakat memahami prosedur yang harus dipenuhi saat membuka lahan.
“Kita ingin menghasilkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterapkan. Kepentingan masyarakat yang berladang harus diperhatikan, begitu juga upaya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran,” ujarnya.
Konsultasi publik ini diinisiasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar bekerja sama dengan Yayasan Sangga Bumi Lestari. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi.
Pemprov Kalbar berharap aturan yang disusun dapat menjaga tradisi berladang berbasis kearifan lokal, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendukung pencegahan karhutla melalui praktik pembukaan lahan yang aman dan bertanggung jawab.











Komentar ditutup.